Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis, saat mengikuti rapat kerja dengan Kementerian Sosial, Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Foto: Kresno/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah terus bergulir. Meski begitu, masih ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku bahwa bansos PKH mereka belum keluar atau cair.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menilai data tidak valid penyebab penyaluran bansos menjadi terhambat.

“Sudah bertahun-tahun permasalahan DTKS ini tidak kunjung selesai, sehingga banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” pungkasnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Sosial, Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

“Sudah bertahun-tahun permasalahan DTKS ini tidak kunjung selesai, sehingga banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran,”

Ia menilai bahwa pembaruan data selama dua tahun (sesuai UU), atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat. Karena data kependudukan berubah cepat, baik ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu, ia mengusulkan adanya pembaruan data tiap satu bulan sekali.

“Datanya amburadul, jika begini terus gimana penyaluran bantuan itu bisa tepat sasaran?” Imbuhnya.

Ia mengakui DTKS merupakan masalah pelik dan dilematis sehingga upaya yang dilakukan menjadi sangat problematik dan masih mengalami masalah yang sama. Seperti variabel miskin, sangat miskin, atau rentan miskin yang harus benar-benar valid. (tn/aha)